RSS

ACEH MERDEKA


Referendum telah menjadi kesepakatan bulat rakyat Aceh. Demikian halnya, negara kesatuan RI, yang didalamnya termasuk Aceh sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Satu sisi hampir sebagian penduduk Indonesia mengkhawatirkan Aceh lepas dari Indonesia, disisi lain sebagian kelompok di Aceh sendiri berusaha untuk mewujudkan Aceh merdeka. Benarkah masyarakat Aceh secara keseluruhan menginginkan dirinya merdeka secara de juredari republik Indonesia atau itu hanya sekedar luapan dari perasaan ketidakadilan yang mereka terima selama ini?

Sekilas sejarah Aceh

Aceh adalah satu dari propinsi Indonesia yang memiliki sejarah panjang....
Masyarakatnya multietnis yang tiap daerahnya memilik tradisi dan bahasa masing-masing. Namun begitu, ditengah perbedaan ini jarang terjadi konflik satu sama lain. Bahkan bisa dibilang diantara mereka sangat solid dan saling menghargai. Karena itu sangat wajar jika kita temukan adanya keterikatan psikologis yang kuat dalam kehidupan sosial masyarakat disana. Dan salah satu penopang hubungan sosial yang kuat ini berasal dari hirarki struktural (tradisional), yang didalamnya terdapat bentuk sentralisasi kepemimpinan yakni antara Teuku dan Teungku. Teungku adalah gelar yang diberikan (masyarakat) atas keberhasilannya melewati bentuk pendidikan khas disana. Tradisi ini ada kemiripan apa yang disebut sebagai Ayatullah di Iran. Seorang yang akan meraih gelar harus melewati berbagai pendidikan, dan tiap tingkatan mendapatkan gelar tersendiri sebelum sampai pada maqam Teungku. Sedangkan Teuku adalah para bangsawan yang bersifat turun temurun.

Selama ini Teungku lebih identik seorang Ulama yang memiliki kedekatan dengan masyarakat, karena mereka memiliki sifat yang kharismatik bagi masyarakat awam selain pengakuan pendidikan dimata masyarakatnya selama ini. Sedangkan posisi Teuku sendiri dalam perkembangannya memiliki makna yang negatif ditengah pemahaman masyarakat. Sebab selama penjajahan kolonial, teuku yang lebih banyak memfungsikan dirinya sebagai saudagar (borjuis), memiliki keterikatan erat dengan pihak penjajah. Bagi orang Aceh mereka adalah pengkhianat. Oleh sebab itu, sekarang ini ada kecenderungan bagi para keturunan teuku merasa tertutup untuk menunjukkan identitas dirinya. Selama masa tradisional inilah posisi penting pengatur masyarakat dipegang para teungku. Tatanan struktural tradisonal saat itu sangat terpusat pada kharisma seorang teungku sehingga terjadi ikatan yang sangat emosional secara timbal balik dengan masyarakat. Tentu kita tidak lupa terhadap perang Aceh melawan Belanda,dimana kegigihan dan kesolidannya sangat terlihat. Dan selain itu, seorang pemimpin begitu strategis posisinya dimata masyarakat Aceh dan para teungku waktu itu yang menggerakkan mereka.

Kegigihan rakyat Aceh selama proses kemerdekaan dalam melawan Belanda tidak dapat diragukan lagi. Tentu banyak jasa yang tidak bisa dibalas, lebih-lebih ketika rakyat Aceh membantu Indonesia dizaman Soekarno. Ketika itu Belanda dan Inggris mendarat kembali karena tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan dalam keadaan terdesak, saat itu masyarakat Aceh menyumbangkan hartanya pada Indonesia sehingga terbeli dua pesawat terbang untuk membantu mengusir penjajah. Dalam sebuah perjanjian sebelumnya, kompensasi dari bantuan rakyat Aceh sendiri oleh Sukarno akan dibalas dengan kemerdekaan Aceh. Namun perjanjian itu sendiri akhirnya "dikhianati" Soekarno, sehingga membuat marah pemimpin Aceh waktu itu yakni Daud Beureh. Kekecewaan ini akhirnya menimbulkan sebuah "pemberontakan" meskipun akhirnya dicapai kompromi bahwa Aceh dijadikan sebagai daerah Istimewa. Namun terlepas dari status tersebut, sebagian masyarakat Aceh sendiri memendam perasaan dikhianati yang tidak mudah dihapus. Yang terakumulasi hingga sekarang.

Benih "Merdeka"
Zaman berubah, dan begitu pula nasib rakyat Aceh dimasa Orba. Pada masa orba terjadi pemusatan pembangunan besar-besaran. Konsep developmentalisme dalam ekonomi menjadi jargon utama dimana dalam tahapan-tahapan yang hirarkis akan tercapai kemakmuran. Begitu pula yang terjadi di Aceh. Selama masa Orba terjadi dua hal penting yang mempengaruhi tatanan masyarakat Aceh yakni yang pertama terjadinya proses birokratisasi yang menggeser tatanan struktural tradisonal sebelumnya, dan yang kedua terjadinya ketimpangan dalam proses pembangunan dalam kaitannya dengan proses tradisonal menuju modernisasi. Kedua hal ini tentunya memiliki keterikatan satu sama lain. Sejak adanya penempatan para birokrat-birokrat pemerintahan, mulai terjadi gesekan dimana para pamong-pamong termasuk didalamnya teungku yang selama ini menjadi elit masyarakat mulai terdesak fungsinya. Namun rakyat Aceh sendiri masih mempercayakan kepada tatanan tradisional (para teungku) seperti yang sebelumnya berjalan. Akhirnya terjadi kristalisasi situasional, dimana satu sisi birokrat pemerintahan tidak menyentuh fungsinya secara optimal di masyarakat luas dan disisi lain muncul polarisasi yang memecah hubungan sosial dalam legitimasi struktural. Sedangkan dalam sebuah negara, regional, ataupun lingkup etnis hubungan timbal balik ini sangat penting sebab akan memiliki implikasi luas bagi hubungan daerah-pusat, khususnya bagi system sentral seperti Indonesia.
Sejak terjadinya pembangunan di wilayah Aceh, tentunya secara tidak sadar terjadi proses modernisasi. Namun sayangnya, perbedaan yang menyolok didalam proses transformasi dari tradisonal ke modern tidak dapat disikapi dengan baik oleh pemerintah pusat. Sejak awal, pembangunan-pembangunan yang dilakukan di Aceh terlihat sangat eksklusif sifatnya. Hal ini dapat ditemukan adanya wilayah khusus industrial dimana-mana. Daerah ini diciptakan bagi para pendatang yang bekerja bagi perusahaan tersebut dan dibangun segala macam sarana yang "lebih modern" disekitarnya. Yang tragis adalah wilayah ini dibatasi dengan "pagar-pagar" yang hanya menghalangi proses sosialisasi antara penduduk asli-pendatang, yang secara bersamaan semakin meningkatkan kecemburuan sosial yang menyolok dimasyarakat. Proses ini cukup lama terjadi dan selama itu pemerintah pusat tetap menjalankan kebijakannya yang mengabaikan munculnya reaksi psikologis historis-kultural dan tetap bertahan pada pembangunan fisik semata.
Kecemburuan sosial ini akhirnya melahirkan adanya ranjau-ranjau yang mengancam keutuhan masyarakat. Dari lapisan masyarakat, akhirnya tumbuh kelompok-kelompok kecil yang reaktif melihat situasi ini dan sekaligus memanfaatkannya. Mereka pada hakekatnya berangkat dari fenomena ketimpangan sosial murni, sehingga terjadi kejahatan-kejahatan di pusat-pusat wilayah industrial. Namun karena banyak faktor yang mendorong terjadinya diskomunikasi antara rakyat Aceh dengan pemerintah pusat, dan juga kebijakan berat sebelah yang juga mendapatkan respons yang sebaliknya, maka akhirnya terjadi kebijakan yang menggunakan pendekatan militeris (dan kita ketahui Orba identik dengan kekuasaan Militer) dalam penyelesaian masalah ini. Alasan penurunan militer sendiri untuk menghadapi para GPK (Gerakan Pengacau Keamanan) yang sebenarnya merupakan kelompok kecil pengacau. Dan kemungkinan besar, istilah GPK sendiri dimunculkan untuk mengangkat legitimasi sejarah " pemberontakan" rakyat Aceh di zaman Soekarno sehingga mendapatkan pembenaran.
DOM dan Kekejamannya
Masuknya tentara ke wilayah Aceh dinamakan operasi Militer. DOM (Daerah Operasi Militer) di Aceh ini akhirnya semakin menimbulkan dampak yang luarbiasa, ketika para tentara menggunakan operasi kekerasan terselubung atas nama menumpas GAM (Gerakan Aceh Merdeka). GAM sendiri sangat kontroversial sejarahnya dan tidak ada korelasi yang jelas dengan rakyat Aceh secara keseluruhan. Bisa jadi itu rumor yang diada-adakan pihak militer namun pada kelanjutannya malah memberikan legitimasi secara tidak langsung pada sekelompok orang yang memiliki obsesi untuk memaksa kepentingannya sendiri. Dalam operasi-operasi yang dilakukan tentara, terjadi brutalitas yang ditimpakan kepada masyarakat sipil. Pemerkosaan, pelecehan seksual, pembunuhan, perampokan dan pemaksaan-pemaksaan selalu terjadi setiap saat. Masyarakat mendapat teror psikologis yang menciptakan situasi saling curiga mencurigai. Ditemukannya tulang-tulang yang berserakan kemudian hari semakin membuktikan kejahatan tentara tidak bisa dibalas dengan kompensasi apapun. Pemerkosaan yang disaksikan oleh suami dan anak-anaknya sendiri seperti yang terdapat diberita-berita dan janda-janda yang menangisi suaminya menjadi kenyataan bagi kita bahwa kemanusiaan kita dicoreng didepan mata telanjang. HAM yang selama ini didengungkan dimana-mana menjadi bahasa pengantar seminar semata, sedangkan pada saat yang sama dibelahan daerah lainnya kejahatan terhadap HAM terjadi setiap saat. Kini nurani mereka meminta pertanggungjawaban atas ketidakadilan yang ditimpakan mereka selama ini, inilah kemerdekaan bagi dirinya. Kemerdekaan yang bisa mengembalikan hak asasi mereka dan pengakuan martabat kemanusiaan yang selama ini diinjak-injak.
Sekilas Data kekejaman tentara selama DOM:
*Korban tewas: 30000 orang, sekitar 3000 jadi Janda (Al-Chaidir dkk, Aceh Bersimbah Darah,1998).
*Sebanyak 16000 Anak Yatim dan 2470 orang hilang juga 375 orang cacat seumur hidup ( Waspada; 10.12, 9.08 1998, 18.2 1999 )
*2,7 % orang mati tiap hari (kekerasan terhadap perempuan) (Detik, 22.11 1999).
Bentuk-bentuk pelanggaran HAM selama DOM bermacam-macam motifnya, antara lain: Penyiksaan dan Pembunuhan, Pemerkosaan, Pelecehan Seksual, Penemuan adanya Kuburan Massal, Pemerasan, Penjarahan dan Pembakaran.
Mencari Solusi
Sejak Suharto lengser keprabon, suara keadilan bagi rakyat Aceh semakin keras terdengar. Memang peristiwa ini merupakan multikomplek permasalahan yang ditopang baik secara historis, psikologis maupun sosiologis. Untuk itu, bagi penguasa baru dalam menyikapi permasalahan ini seringkali terjebak pada alasan pembalikan bukti historis dan berusaha melepaskan tanggungjawabnya dari apa yang pernah terjadi. Untuk itu dengan logika demikian, maka sangat wajar jika rakyat Aceh berusaha ingin melepaskan dirinya dari Indonesia. Pada masa Habibie, tuntutan rakyat Aceh sendiri kurang mendapat tanggapan serius. Bahkan apa yang dijanjikan pemerintah waktu itu, khususnya melalui sektor pendidikan tidak terealisasikan. Akumulasi perasaan rakyat Aceh dengan tanggapan ini semakin menguatkan pada kesepakatan untuk lepas dari Indonesia. Merasa bahwa jalur resmi tidak memungkinkan, maka masyarakat Aceh akhirnya menggunakan pendekatan para pemimpin non-birokratis semacam Amien Rais dan Gus Dur. Sehingga, suatu hari terjadilah apa yang selama ini diharapkan mereka, yakni membuka tirai Referendum bagi Aceh merdeka.
Kini, Gus Dur, yang membuka tirai Referendum bagi rakyat Aceh waktu itu, telah menjadi presiden. Namun demikian, toh untuk melepas dengan mudah Aceh dari Indonesia tentu bukan perkara gampang. Karena itu, sejauh ini dalam mencari solusi permasalahan Aceh, bisa dikatakan dia menggunakan dua pendekatan, secara Internal dan Internasional. Secara Internal difokuskan pada penanganan dalam negeri, dimana elit-elit politik melakukan usaha kompromi dalam mencari celah solusi. Dan secara Internasional dilakukan Gus Dur sendiri, bersamaan dengan lawatannya ke berbagai negara. Mungkin orang bisa melihat hasil pengaruh dari pendekatan Internasional, dimana Amerika mendukung kesatuan negara Indonesia. Kemudian dilanjutkan pada pendekatan negara-negara Asia dan Timur Tengah. Tentu logis jika salah satu tujuan pendekatan ini adalah membendung dari kekuatan luar jika nantinya ikut campur menggiring GAM dan mungkin rakyat Aceh (demi kepentingan politik mereka) untuk membantu kemerdekaan Aceh. Dengan langkah-langkah strategis ini, tentunya saat ini Aceh sendiri tidak memiliki kekuatan proses pengakuan dalam konteks Internasional. Namun demikian, pendekatan Internal sendiri mengalami kebuntuan. Dari setiap elit politik yang kesana tidak dapat mencapai kata kesepakatan.
Dalam kenyataannya, perjuangan rakyat Aceh sendiri mendapat simpati yang minimal di dalam negeri. Ada beberapa alasan yang mungkin mendasari akan rendahnya interest masyarakat Indonesia dalam menanggapi perjuangan rakyat Aceh. Pertama, ada sebuah bentuk ikatan pemikiran Orba yang sampai sekarang masih melekat ditengah masyarakat bahwa Aceh lepas karena ingin mendirikan negara Islam ( Seperti yang didengungkan GAM). Dan selama ini gambaran tentang negara Islam sendiri sangat buruk-terlepas dari pembahasan empiris maupun teoritis yang bersifat kontroversial. Yang kedua, ada pengaruh trauma terhadap apa yang terjadi dengan Timor-Timur belum lama ini. Untuk itu, tidak sedikit analisis para tokoh yang menyimpulkan bahwa lepasnya Aceh sama dengan menggulirkan proses disintegrasi bangsa Indonesia secara keseluruhan terlepas dari sisi historis eksistensi Aceh bagi Indonesia selama ini. Dan pada ujung-ujungnya gambaran Indonesia sebagai Yugoslavia kedua semakin menguat jika ini terjadi. Dan belum lama ini sudah terjadi di Irian Jaya pendirian bendera yang disaksikan ribuan rakyat Irian. Tentu situasi ini memberikan implikasi khusus bagi masyarakat Indonesia sehingga mengabaikan faktor-faktor khusus penyebab sebenarmya dari tuntutan rakyat Aceh. Situasi demikian memiliki dorongan positif bagi pemerintah dan sebaliknya semakin memojokkan rakyat Aceh, yang tentunya bisa berakibatkan pada dua arah antara cooling down secara psikologis bagi tawaran rakyat Aceh atau malah menimbulkan antagonisme yang semakin menguatkan perlawanan rakyat Aceh terhadap pemerintah. Lalu apa solusinya?
Aceh "Merdeka"
Seperti yang diakui sendiri oleh Gus Dur bahwa kelompok yang memiliki massa adalah teungku-teungku dayah (dayah=pesantren). Ketika pertama kali, kata referendum digulirkan oleh Mahasiswa, tidak semua sepakat khususnya GAM terhadap kata tersebut. Namun semenjak kata ini menjadi kesepakatan para teungku, masyarakat awam, Mahasiswa, LSM-LSM dan terakhir GAM secara sepihak, maka semakin jelas munculnya kesepakatan bersama, meskipun pada saat yang sama semakin mengkhaburkan batas sebenarnya dari kepentingan murni antar kelompok dan masyarakat Aceh secara keseluruhan. Sebab bukan tidak mungkin GAM sendiri yang muncul bermacam-macam, memiliki kepentingan yang berbeda dan memanfaatkan situasi. Untuk itu, meskipun kata referendum menjadi kebulatan semua lapisan golongan di Aceh, namun ada satu keyakinan bahwa tidak semua rakyat Aceh ingin lepas dari wilayah Indonesia. Keyakinan ini tentunya dilandaskan pada beberapa argumen, yakni adanya ketidakpastian bagi sebuah perubahan di Aceh jika merdeka. Karena secara politik Internasional tidak mendapatkan dukungan yang luas dan juga ada kecenderungan kuat terjadinya konflik antar kelompok untuk memperebutkan kekuasaan disana pasca kemerdekaan. Selain itu, argumen ini diperkuat adanya keraguan bahwa tiap rakyat Aceh sendiri belum tentu mengerti akan apa yang menjadi tuntutannya yakni referendum untuk Aceh merdeka. Sebab luapan psikologis lebih banyak mengikat secara emosional dalam menelurkan gagasan Aceh Merdeka daripada sebuah pemahaman yang tampak rasional.
Saat ini birokrasi pemerintahan, MUI dan semua unsur masyarakat telah larut dalam kata referendum. Namun begitu, akutnya permasalahan Aceh ternyata tidak membuat presiden kita mencari kompromi yang real secepatnya dengan rakyat Aceh. Sedangkan pada saat ini, anak-anak di Aceh tidak mendapatkan pendidikan normal karena gedung-gedung sekolahan dibakar oleh kelompok orang yang tidak bertanggungjawab, terjadinya eksodus besar-besaran, fungsi keamanan lumpuh total, terjadinya kejahatan-kejahatan, beredarnya rumor-rumor yang menggelisahkan dll. Apakah memang situasi ini dibiarkan untuk menjadi satu alternatif lain sehingga masyarakat Aceh menyerah terhadap kesepakatan referendum? Tentu masih jadi pertanyaan. Memang sayang ,selama ini hakekat dari keinginan masyarakat Aceh untuk merdeka tidak pernah disikapi secara kooperatif melainkan sebaliknya konfrontatif. Pernyataan-pernyataan dari pejabat militer, salah satunya ide tentang darurat militer merupakan satu bentuk ketidakpedulian dalam menyikapi tuntutan rakyat Aceh. Makna dari hati nurani kata Aceh Merdeka sendiri sebetulnya toh bisa dijawab dengan memberikan kepastian yang memuaskan secara psikologis. Sebab kata merdeka secara filosofis memiliki makna psikologis yakni merdeka dari rasa ketakutan, rasa keadilan, keinginan untuk memulihkan semua hal yang pernah menjadi mimpi buruknya, santunan bagi janda-janda yang ditinggal suaminya, pengembalian atas hak-hak mereka, proses hukum yang transparan terhadap kejahatan tentara selama DOM dan jawaban-jawaban langsung yang direalisasikan berlandaskan kemauan yang kuat. Mereka tentu satu bagian dari diri kita dan tentunya keliru jika kita meletakkan mereka sebagai komoditas politik sehingga menyisakan gambaran vis a vis secara berlawanan.
Permasalahan Aceh memang benih dari sebuah permasalahan nasionalisme dan etnis. Dengan wilayah multietnis dan budaya maka sangat mungkin proses disintegrasi di Indonesia sangat rentan terjadi jika bangsa Indonesia tidak disatukan dalam toleransi real dalam pluralisme serta iklim demokratisasi yang memberikan perhatian kepada minoritas sekaligus penye-imbangan pembangunan daerah-pusat. Benih demokrasi yang mulai berkembang saat ini di era Reformasi tentu tidak diharapkan surut. Untuk itu, permasalahan Aceh bisa jadi memberikan peluang bagi munculnya diktator baru (militeris) jika permasalahan etnis dan bentuk-bentuk komunalisme dari ikatan kultur atau kelompok agama tidak disikapi secepatnya dengan arif. Dan jika itu terjadi, sebuah kegagalan harus dibayar mahal bagi seluruh rakyat Indonesia dan generasi mendatang. Wallahua'lam

0 komentar:

Poskan Komentar